Sidrap

[Sidrap][bleft]

Bisnis

[Bisnis][bleft]

Politik

[Politik][bleft]

Lingkungan

[Lingkungan][bleft]

Desa Sebagai Subyek Konservasi

Share this post

Oleh : Helmi Ayuradi Miharja, M.Si (Direktur Utama Gelora Panrita Nusantara XII/Alumni Pascasarjana Jurusan Sosiologi Desa IPB)

KabarSidrap.com - Menempatkan Desa Sebagai Subyek merupakan salah satu konsekuensi logis dari perubahan paradigma yang telah disebutkan pada langkah pertama, program kerja dari Kementerian LHK adalah memberikan kepastian wilayah kelola kepada rakyat yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan negara untuk menjamin ketersediaan pangan dan penghidupan keluarga mereka. Wilayah Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan negara bukanlah sebuah ruang kosong dari pemukiman manusia. Data resmi pemerintah sendiri menunjukkan setidaknya ada 18.718 desa di dalam, tepi, dan sekitar kawasan hutan negara vii. Tidak bisa dinegasikan bahwa untuk percepatan perhutanan sosial ini perlu menempatkan desa ini sebagai subjek sentral dari strategi kerja Kementerian LHK ke depan. Dari sisi aturan negara, hal ini juga berarti strategi kerja dari KLHK ke depan perlu juga mengacu pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Desa yang telah diresmikan tahun 2014 yang lalu. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1).

Dalam konteks ini hutan termasuk salah satu aset desa yang juga diatur dalam undang-undang ini (pasal 76 ayat 1). Sehingga skema pengelolaan hutan dalam rangka pemberian kepastian kelola rakyat ke depan seharusnya tidak lagi hanya terbatas pada HD, HKm dan HTR saja. Namun, terbuka skema lain sesuai potensi lokal di desa tersebut. Langkah ini penting dilakukan dalam upaya untuk menjamin adanya kepastian wilayah kelola masyarakat serta memastikan bahwa masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sah juga memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan hutan yang berada di dalam wilayah mereka. Menghadirkan Negara di Tingkat Tapak Dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai subjek yang masuk dalam urusan dari Kementerian LHK, maka perlu ada kejelasan lembaga pengelolaan hutan di tingkat daerah yang dapat memastikan negara hadir untuk melayani masyarakat. Lembaga ini diperlukan agar cara kerja Kementerian LHK di masa lalu yang cenderung pasif untuk melayani rakyat dapat diubah menjadi lebih pro-aktif.

Untuk dapat bekerja secara pro-aktif diperlukan kelembagaan tingkat daerah yang berperan untuk memfasilitasi kegiatan pendataaan sosial, ekonomi, serta penyelesaian berbagai persoalan lainnya terkait dengan masyarakat dan pengelolaan hutan. Selain memastikan program kerja Kementerian LHK ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lembaga ini juga bertugas untuk memastikan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik termasuk memastikan agar fungsi hutan dapat terjaga serta pola pemanfaatan alam yang lestari dapat berlangsung. Lembaga ini juga harus dapat berperan dalam memastikan bahwa proses pengajuan izin dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan memastikan proses pendampingan yang tepat untuk masyarakat setelah izin telah diperoleh. Lembaga ini sebaiknya bukan lembaga ad hoc yang bersifat semntara, dan tidak memiliki struktur yang jelas baik dengan Kementerian LHK di tingkat pusat maupun dengan struktur pemerintah di daerah. Lembaga ini haruslah masuk dalam bagian dari struktur perencanaan kelembagaan di pusat maupun di daerah yang telah ada agar dapat dipastikan sumber pandanaannya dan kewenangannya dalam aturan pemerintah dan perundang-undangan Agar keberlangsungan perannya terjamin, lembaga ini juga diakui dalam dokumen perencanaan pemerintah seperti RPJMN dan RPJMD. Atas dasar alasan tersebut di atas, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) layak dipertimbangkan sebagai lembaga di tingkat daerah yang memastikan negara hadir melayani masyarakat di dalam dan sekitar hutan.Dari sisi regulasi, berdasarkan Undang-undang Kehutanan No 41/1999, KPH adalah unit pengelolaan hutan yang berada di tingkat kabupaten dan provinsi (pasal 17). Selain itu, dari sisi anggaran dan program, pengembangan infrastruktur kelembagaan KPH ini telah masuk dalam salah program RPJMN.

Hingga tahun 2014 telah terbangun 80 KPH Produksi, 40 KPH Lindung dan 50 KPH Konservasi. Ke depan, berdasarkan RPJMN 2015-2019 akan dibangun total sebanyak  600 KPH di seluruh Indonesia. Semua fungsi pengelolaan hutan akan berada dalam pengelolaan KPH mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan hutan dan konservasi termasuk pula didalamnya fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk pemanfaatan sumberdaya hutan. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan untuk mendayagunakan KPH sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab  agar masyarakat yang berada dalam wilayah pengelolaannya mendapatkan akses yang cukup dan kepastian yang memadai atas wilayah kelola hutan di sekitar mereka untuk tujuan beragam seperti pangan, agroforestry, usaha jasa lingkungan lainnya. Tidak semua kegiatan masyarakat ini diarahkan harus bermitra dengan pihak lain.

Dengan kata lain, sebagai upaya untuk menghadirkan negara di tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sejogjanya berfungsi untuk mengalokasi ruang secara lebih akurat sesuai dengan pontensi dan kondisi sosial dan budaya yang riil di lapangan. KPH sebagai institusi di tingkat tapak juga seharusnya berperan dalam memfasilitasi dan memberikan layanan kepada masyarakat lokal agar memastikan mereka memiliki hak kelola yang pasti dan memadai untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. KPH juga selayaknya berperan sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan konflik tenurial sehingga berbagai permasalahan dilapangan dapat segera ditangani oleh pemerintah dan tidak melakukan pembiaran yang berlarut yang mengakibatkan masalah tersebut makin komplek dan meluas yang tidak segera terselesaikan (unsolved problem).

KPH sebagai wakil pemerintah selayaknya hadir secara nyata untuk rakyat. Prioritas untuk berinvestasi selayaknya diberikan kepada rakyat yang hidup dan tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dalam konteks tertentu, KPH dapat juga memfasilitasi memasarkan hasil produksi dari rakyat setempat. Untuk itu tentunya KPH harus didukung dengan ketersedian tenaga terampil termasuk penyuluh yang handal. Dalam menjalankan fungsinya ini, mestinya terbuka peluang KPH bermitra dengan Organisasi Masyarakat Sipil/LSM yang memiliki kapasitas maupun dengan perguruan tinggi yang ada. KPH dengan visi dan misi serta program yang jelas untuk pelayanan masyarakat seperti di atas saat ini belum sepenuhnya ada. Pengarusutamaan pemikiran tentang pengembangan KPH saat ini juga belum juga mengarah ke sana. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan revisi mendasar terhadap pengembangan kelembagaan KPH agar memiliki program kerja dan paradigma yang jelas untuk melayani rakyat. Apabila KPH hadir dengan misi yang jelas untuk melayani rakyat maka masyarakat akan merasakan kehadiran negara ditengah-tengah mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menempatkan masyarakat sebagai subyek/pelaku utama berbasis administrasi desa dengan bingkai KPH sebagai unit manajemen hutan yang hadir dilapangan adalah salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Dengan strategi ini diharapkan program pemerintah untuk meningkatkan sedikitnya 12,7 hektar kawasan hutan untuk wilayah kelola rakyat dapat tercapai. *Kie

2 komentar:

  1. kereen tulisannya ka. boleh konsultasi terkait desa konservasi?

    BalasHapus
  2. Salah satu hal yang penting adalah inventarisasi potensi desa dalam kaitan luas wilayah, jumlah penduduk, areal produktif dan non produktif, ekonomi dan sosial masyarakat, potensi pertanian-perkebunan-usaha kehutanan ...
    Sehingga kita bisa tahu apa yang kita miliki dan mau diapakan potensi tersebut..semoga bermanfaat

    BalasHapus