Sidrap

[Sidrap][bleft]

Bisnis

[Bisnis][bleft]

Politik

[Politik][bleft]

Lingkungan

[Lingkungan][bleft]

Menimbang Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Share this post

Oleh : Muktamar Umakaapa (Mahasiswa Pascasarjana FKM Universitas Indonesia/Kandidat Ketua Umum PB HMI Periode 2020-2022)

KabarSidrap.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) belakangan mendapatkan sejumlah kritikan dari masyarakat. Reaksi ini tidak lain sebagai wujud kekecewaan banyak masyarakat atas pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diealisasikan sejak 1 Januari 2020 lalu.

Jika mengacu pada Perpres tersebut, sekurang-kurangnya pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian besaran tarif atau Iuran yang baru bagi peserta asuransi BPJS Kesehatan. Dengan juga mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan dari pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka kenaikan iuran BPJS kesehatan ini adalah rute yang mesti ditempuh oleh pemerintah. Sulit untuk mengambil alternatif yang lain selain menambah besaran luran menjadi dua kali lipat atau seratus persen dari tarif iuran yang sebelumnya.

Naiknya tarif iuran BPJS kesehatan ini tentu saja tidak dapat dipungkiri adalah semacam langkah quick wins dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah defisit keuangan yang setiap tahun dialami oleh BPJS kesehatan. Dari segi keuangan, tanpa ada kenaikan tarif iuran peserta BPJS kesehatan maka dapat dipastikan bahwa jumlah defisit keuangan dari Dana Jaminan Sosial (DJS) akan terus bertambah besar. Dan ketika itu terjadi maka BPJS kesehatan akan berpotensi mengalami kebangkrutan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2014 beroperasi, program JKN setiap tahunnya terus menghadapi masalah defisit keuangan. Data dari Kementerian Keuangan tahun 2019 melaporkan bahwa di tahun 2014 defisit keuangan BPJS kesehatan mencapai Rp1,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2015 nilai defisit pun meroket hingga mencapai 9,4  triliun. Di tahun 2016 sendiri angka defisit sebesar 6,7 trilyun. Selanjutnya pada dua tahun terakhir, 2017 dan 2018 masing-masing nilai defisit keuangan senilai 13,8 trilyun dan 19,4 trilyun rupiah.

Dalam situasi demikian, tentu pilihan kenaikan iuran BPJS kesehatan ini seakan menjadi sebuah keputusan yang rasional. Pilihan yang rasional secara ekonomi dan juga demi mempertimbangkan kesehatan keuangan dari BPJS kesehatan. Akan tetapi sebagaimana sebuah pilihan, tentu kenaikan iuran BPJS kesehatan ini tetaplah memiliki resiko yang perlu dipertimbangkan secara matang sehingga keputusan ini dimasa depan tidak akan mendatangkan kerugian yang besar.

Ancaman Dropout Peserta

Potensi berpindah masyarakat ke pilihan asuransi yang lain merupakan situasi kongkrit yang dapat terjadi ketika kenaikan harga iuran BPJS kesehatan bergulir. Dengan kata lain, peningkatan jumlah peserta non aktif dari program JKN-KIS ini akan membludak seiring dengan kenaikan premi BPJS kesehatan.

Dari data yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan tahun 2019, saat ini terdapat sekitar 46% jumlah peserta asuransi BPJS kesehatan yang tidak aktif.     Bila diamati, para peserta non aktif ini sangat mungkin akan semakin bertambah jumlahnya dengan adannya aturan besaran tarif yang baru. Terlebih pada segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan mengalami peningkatan.

Hal ini terutama didorong oleh asumsi dasar bahwa kemampuan membayar (ability to pay) dari para peserta asuransi pada akhirnya menjadi semakin rendah karena tingginya biaya iuran. Disamping juga, kemampuan membayar yang rendah ini otomatis mengakibatkan keinginan membayar (willingnes to pay) dari para peserta asuransi pun semakin buruk. Masyarakat ramai-ramai akan meninggalkan BPJS kesehatan.

Terlebih biaya kesehatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.  Bersumber dari data perusahaan asuransi Cigna, kenaikan biaya kesehatan pada tahun 2017 telah mencapai 15 persen. Padahal di tahun sebelumnya pada 2016 biaya kesehatan hanya sebesar 5.8 persen. Di tahun 2017, dalam dalam survey Tower Watson Global Medical Trend menyebutkan bahwa inflasi kesehatan  mencapai 15 persen.

Dalam situasi yang lain, perpindahan kelas peserta kini menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh BPJS kesehatan. Sejak terjadi  kenaikan tarif iuran,  sebanyak 372.924 peserta BPJS Kesehatan memilih untuk turun kelas pelayanan kesehatan. Sementara sebanyak 153.466 peserta atau 3,5% yang memutuskan untuk pindah dari kelas I. Dan dari kelas II sebanyak 3,3% atau sekitar 209.458 yang berpindah kelas pelayanan. Perpindahan kelas ini tentu saja akan berkontribusi atas nasib keberlanjutan dari program JKN-KIS.

Jadi, sustainabilitas finansial BPJS kesehatan sebagai lembaga operasional dari program nasional JKN-KIS memang adalah hal yang utama namun dengan mengabaikan kemampuan dan kesanggupan ekonomi dari masyarakat menjadikan kebijakan kenaikan iuran ini hanyalah kebijakan yang menambah beban besar kepada masyarakat.

Sentimen Negatif

Sulit untuk ditampik, adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan ini turut menciptakan persepsi negatif dari masyarakat kepada BPJS kesehatan. Masyarakat cenderung melihat bahwa BPJS Kesehatan bukan lagi sebagai lembaga asuransi kesehatan melainkan sebuah perusahaan asuransi keuangan yang berbasis pada profit.

Dikatakan demikian, karena polarisasi yang terbangun selama ini mengesankan adanya hubungan bisnis antara pemerintah dan rakyat. Dalam banyak hal, logika untung rugi menjadi pengarusutamaan dalam pengelolaan program JKN-KIS.

Sehingga karena itu, peserta atau masyarakat selama ini terus diposisikan sebagai pembayar pajak tidak sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan. Agar dapat menerima jaminan kesehatan dari pemerintah secara optimal maka masyarakat ditertibkan melalui regulasi-regulasi yang justru membebankan masyarakat.

Hal ini menciptakan kontradiktif. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34 & Pasal 28 H ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial. Artinya, tanggung jawab sosial untuk menjamin kesehatan warganya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tidak menghitung kerugian finansial yang terjadi.

Lantaran hal itu, maka berpikir tentang defisit keuangan yang dialami oleh BPJS kesehatan adalah berpikir tentang bagaimana upaya perbaikan tata kelola dan manajemen keuangan dari BPJS kesehatan. Berpikir agar mekanisme keuangan dari BPJS kesehatan menjadi lebih transparan dan akuntabel di dalam pengelolaannya. Perlunya perbaikan ini, agar keputusan kenaikan iuran dari BPJS kesehatan dapat dimaklumi dan tidak menimbulkan prasangka negatif oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, BPJS kesehatan mestinya dapat memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS ini akan selalu dibarengi  dengan perbaikan secara keseluruhan atas sistem JKN-KIS. Mulai dari persoalan manajemen iuran, klaim, permasalahan birokrasi, fraud dan sistem layanan, serta strategic purchasing. Hanya dengan begitu, persepsi positif dari masyarakat kepada BPJS Kesehatan akan senantiasa terjaga.

Harus Lebih Cepat

Presiden Jokowi dalam sebuah pidato menyebutkan bahwa masalah keuangan BPJS kesehatan adalah masalah yang harus diselesaikan sendiri oleh BPJS kesehatan. Tidak mesti melibatkan Presiden dalam menyelesaikan persoalan teknis seperti misalnya mengurusi tagihan klaim rumah sakit. Masalah seperti ini sebetulnya sudah bisa diselesaikan di level kementerian maupun tingkatan direktur BPJS kesehatan.

Geramnya presiden ini memperkuat keyakinan publik bahwa ada semacam ketidakmandirian BPJS kesehatan dalam menyelesaikan persoalan keuangan dengan cepat. Padahal jika dijalankan sebuah sistem manajemen keuangan yang baik maka keruwetan masalah BPJS kesehatan dapat ikut terselesaikan. Pemerintah harus mendorong agar BPJS kesehatan supaya lebih cepat membenahi manajemen BPJS kesehatan. Bagaimanapun, kecepatan perbaikan merupakan kata kunci untuk mengakhiri masalah BPJS kesehatan.

Sangat disayangkan, bila beragam solusi alternatif penyelesaian masalah BPJS Kesehatan, selain pilihan untuk kenaikan iuran peserta, tidak dapat direalisasikan dengan cepat. Pilihannya adalah menjadi cepat atau lamban. Jikalau lamban, maka dengan melakukan rapat pertemuan dan koordinasi lintas sektor bahkan berulang-ulang kalipun semua itu tidak dapat mengubah sama sekali BPJS kesehatan ini menjadi lembaga yang sehat dan bebas dari masalah keuangan.

Oleh karena itu, sambil menunggu kondisi tersebut terlaksana, sembari juga kita bisa menimbang-nimbang apakah kebijakan kenaikan iuran ini akhirnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat ataukah juga merupakan bagian upaya BPJS kesehatan untuk memenuhi target BPJS kesehatan dalam mewujudkan Universal Coverage Health (UHC). *Kie







Tidak ada komentar: